14 Januari 2019   14:21 WIB

Gerakan Menuju 100 Smart City Tahap Kedua

Gerakan Menuju 100 Smart City Tahap Kedua

Gerakan Menuju 100 Smart City Tahap Kedua

Kabupaten Blora termasuk salah satu dari 50 kabupaten/kota yang menandatangani nota kesepahaman untuk mengikuti Gerakan Menuju 100 Smart City tahap kedua Kemenkominfo RI. Acara diselenggarakan di hotel Redtop, Jakarta Pusat. Demikian hal itu disampaikan oleh Kepala Dinkominfo Kabupaten Blora Drs Sugiyono, Selasa (8/5/2018).

Penandatanganan yang dilakukan oleh Wakil Bupati Blora H. Arief Rohman, menurut Kepala Dinkominfo Blora menandai dimulainya rangkaian kegiatan yang bertujuan mendorong pemanfaatan teknologi dalam menjawab permasalahan sekaligus mendorong potensi di daerah masing-masing.

Acara di hadiri oleh, Menteri Kominfo Rudiantara dan sejumlah menteri diantaranya menteri keuangan, menteri dalam negeri. Serta, perusahaan yangg memberikan dukungan dalam gerakan smart city, antara lain, BNIi, Indosat, Lintas Arta dan Philips.

Dijelaskannya, Gerakan Menuju Smart City sudah bergulir sejak 2017. Saat itu, 25 kabupaten/kota terpilih untuk mengikuti kegiatan ini. Sementara, 25 kabupaten/kota lainnya ditargetkan mengikuti kegiatan ini pada tahun depan.

Pada diskusi panel yang berlangsung, menurut Kepala Dinkominfo Kab. Blora Sugiyono, ada beberapa kesimpulan, yaitu smart city perlu leadership commitment (kesungguhan/keistiqomahan). Smart city perlu kesiapan infrastruktur daerah yang mensupport berdasarkan master plan yang jelas. Dan, smart city perlu kebijakan dalam bentuk Perda atau Perkada untuk menjamin sustanaible.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan, smart city tak hanya pemenuhan atas kebutuhan teknologi.

“Kita harus mendefinisikan dulu manfaat apa yang ingin diberikan kepada masyarakat, baru kemudian mencari teknologi yang relevan,” kata Rudiantara, dikutip dari kompas.com, Selasa (8/5).

Pemilihan kabupaten/kota untuk mengikuti kegiatan ini dilakukan melalui seleksi dengan melihat berbagai parameter, seperti kondisi keuangan daerah, peringkat dah status kinerja penyelenggara pemerintah daerah berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, serta indeks Kota Hijau yang diterbitkan Kementerian PUPR.

Awalnya, 120 terpilih menjadi kandidat untuk mengikuti proses assesment di Jakarta. Kesiapan diukur melalui visi kepala daerah serta kelengkapan infrastruktur, regulasi dan SDM yang mengacu pada konsep pemerataan dan Nawa Cita.

Setelah penandatangan ini, daerah akan mendapatkan pendanpingan guna menyusun master plan.

Pendampingan dilakukan oleh akademisi dan praktisi smart city dari berbagai institusi seperti Universitas Indonesia, ITB, Perbanas, UGM dan UMN.

Master plan yang dihasilkan akan mencakup rencana pembangunan smart city di masing-masing kabupaten/kota dalam 5-10 tahun ke depan. (T-1).


Info