Sejarah Dinkominfo

Sejak diterbitkan Undang-Undang No. 23 th 2014 tentang penyelenggaraan urusan pemerintah ditingkat daerah telah ditetapkan  untuk menggantikan undang-undang  No. 32 th 2004 tentang pemerintahan daerah, maka kewenangan komunikasi dan informatika berdiri sendiri.

Sebelum Dinas Komunikasi dan Informatika (DINKOMINFO) berdiri, urusan Kominfo masuk di DPPKKI Kabupaten Blora berdasarkan Perda  No. 13 th 2011 adalah Dinas yang  tergabung dalam Dinas Perhubungan Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informatika (DPPKKI). Berdasarkan Perda No. 11 th. 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora, kemudian ditindak lanjut dengan Peraturan Bupati (PerBub) No. 51 th 2016 pada tanggal 16 Desember 2016. Dinas tersebut terpecah menjadi 3 yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, dan Dinas Perumahan Pemukiman dan Perhubungan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora  berdasarkan Perda tersebut adalah dinas tipe B, sebagai organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik.

Sejalan dengan Undang-Undang No. 23 th 2014 tentang pemerintahan daerah, menegaskan bahwa pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam peyelanggaraan pelayanan publik yang pengelolaannya berbasis Electronic Government (E-Government).


Info