HSN 2017 : Bupati Djoko Nugroho Minta Santri Perang Melawan Berita Hoax

 


Bupati Blora Djoko Nugroho memimpin langsung apel peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2017 tingkat Kabupaten Blora, Minggu (22/10/2017). Apel dilaksanakan di Alun-Alun Blora dengan peserta antara lain anggota banser, IPPNU, TNI, santri dari pondok pesantren, siswa madrasah dan fatayat NU.

Bupati Djoko Nugroho membacakan amanat yang disampaikan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Dalam amanat Ketua Umum PBNU Prof. Dr. KH Said Aqil Siroj, MA yang dibacakan Bupati Djoko Nugroho, disampaikan, Hari ini tahun ketiga Keluarga Besar Nahdlatul Ulama dan seluruh rakyat Indonesia memperingati Hari Santri.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri tanggal 22 Oktober 2015 yang bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1437 Hijriyah merupakan bukti pengakuan negara atas jasa para ulama dan santri dalam perjuangan merebut, mengawal, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan.

Pengakuan terhadap kiprah ulama dan santri tidak lepas dari Resolusi Jihad yang dikumandangkan Hadlaratus Syeikh KH. Hasyim Asy’ari, Rais Akbar Nahdlatul Ulama, pada 22 Oktober 1945.

Di hadapan konsul-konsul Nahdlatul Ulama seluruh Jawa-Madura, bertempat di Kantor Hoofdbestuur Nahdlatoel Oelama di Jl. Boeboetan VI/2 Soerabaja, Fatwa Resolusi Jihad NU digaungkan dengan pidato Hadlaratus Syeikh yang menggetarkan:

“..Berperang menolak dan melawan pendjadjah itoe fardloe ‘ain (jang haroes dikerdjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempoean, anak-anak, bersendjata ataoe tidak) bagi jang berada dalam djarak lingkaran 94 km dari tempat masoek dan kedoedoekan moesoeh. Bagi orang-orang jang berada diloear djarak lingkaran tadi, kewadjiban itoe djadi fardloe kifayah (jang tjoekoep kalaoe dikerdjakan sebagian sadja…).”

Lebih lanjut disampaikan, Tanpa Resolusi Jihad NU dan pidato Hadlaratus Syeikh yang menggetarkan ini, tidak akan pernah ada peristiwa 10 November di Surabaya yang kelak diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Kiprah santri teruji dalam mengokohkan pilar-pilar NKRI berdasarkan Pancasila yang bersendikan Bhinneka Tunggal Ika. Santri berdiri di garda depan membentengi NKRI dari berbagai ancaman. Pada 1936, sebelum Indonesia merdeka, kaum santri menyatakan Nusantara sebagai Dârus Salâm. Pernyataan ini adalah legitimasi fikih berdirinya NKRI berdasarkan Pancasila. Tahun 1945, kaum santri setuju menghapuskan tujuh kata dalam Piagam Jakarta demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Tahun 1953, kaum santri memberi gelar Presiden Indonesia, Ir. Soekarno, sebagai Waliyyul Amri ad-Dlarûri bis Syaukah, pemimpin sah yang harus ditaati dan menyebut para pemberontak DI/TII sebagai bughat yang harus diperangi. Tahun 1965, kaum santri berdiri di garda depan menghadapi rongrongan ideologi komunisme. Tahun 1983/1984, kaum santri memelopori penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa-bernegara dan menyatakan bahwa NKRI sudah final sebagai konsensus nasional (mu’âhadah wathaniyyah).

Selepas Reformasi, kaum santri menjadi bandul kekuataan moderat sehingga perubahan konstitusi tidak melenceng dari khittah 1945 bahwa NKRI adalah negara-bangsa—bukan negara agama,bukan negara suku yang mengakui seluruh warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, dan golongan.

Kenyataan ini perlu diungkapkan untuk menginsyafkan semua pihak, termasuk kaum santri sendiri, tentang saham mereka yang besar dalam berdiri dan tegaknya NKRI. Tanpa kiprah kaum santri, dengan sikap-sikap sosialnya yang moderat (tawassuth), toleran (tasâmuh), proporsional (tawâzun), lurus (i’tidâl), dan wajar (iqtishâd), NKRI belum tentu eksis sampai sekarang. Negeri-negeri Muslim di Timur Tengah dan Afrika sekarang remuk dan porak poranda karena ekstremisme dan ketiadaan komunitas penyangga aliran Islam wasathiyyah.

Momentum Hari Santri hari ini perlu ditransformasikan menjadi gerakan penguatan paham kebangsaan yang bersintesis dengan keagamaan. Spirit “nasionalisme bagian dari iman” perlu terus digelorakan di tengah arus ideologi fundamentalisme agama yang mempertentangkan Islam dan nasionalisme. Islam dan ajarannya tidak bisa dilaksanakan tanpa tanah air. Mencintai agama mustahil tanpa berpijak di atas tanah air, karena itu Islam harus bersanding dengan paham kebangsaan.

Hari Santri juga harus digunakan sebagai revitalisasi etos moral kesederhaan, asketisme, dan spiritualisme yang melekat sebagai karakter kaum santri. Etos ini penting di tengah merebaknya korupsi dan narkoba yang mengancam masa depan bangsa. Korupsi dan narkoba adalah turunan dari materialisme dan hedonisme, paham kebendaan yang mengagungkan uang dan kenikmatan semu.

“Singkatnya, santri harus siap mengemban amanah, yaitu amanah kalimatul haq. Berani mengatakan “iya” terhadap kebenaran walaupun semua orang mengatakan “tidak” dan sanggup menyatakan “tidak” pada kebatilan walaupun semua orang mengatakan “iya”. Itulah karakter dasar santri yang bumi, langit dan gunung tidak berani memikulnya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Ahzaab ayat 72,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan, hari ini santri juga hidup di tengah dunia digital yang tidak bisa dihindari. Internet adalah bingkisan kecil dari kemajuan nalar yang menghubungkan manusia sejagat dalam dunia maya.

Ia punya aspek manfaat dan mudharat yang sama-sama besar. Internet telah digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan kebaikan dan dakwah Islam, tetapi juga digunakan untuk merusak harga diri dan martabat seseorang dengan fitnah dan berita hoaks.

Santri perlu ‘memperalat’ teknologi informasi sebagai media dakwah dan sarana menyebarkan kebaikan dan kemaslahatan serta mereduksi penggunaannya yang tidak sejalan dengan upaya untuk menjaga agama, jiwa, nalar, harta, keluarga, dan martabat seseorang. Kaidah fikih : al-muhâfadhah ala-l qadîmis shâlih wa-l akhdzu bi-l jadîdi-l ashlah senantiasa relevan sebagai bekal kaum santri menghadapi tantangan zaman yang terus berubah.

“Selamat Hari Santri 2017. Santri kuat, NKRI hebat,” tandasnya.

Usai membacakan sambutan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Bupati Blora Djoko Nugroho mengajak kepada para santri Blora untuk melawan berita hoax. Menurut Bupati Djoko Nugroho, perang melawan berita hoax hukumnya fardhu ain.

“Saya mengajak kepada para santri untuk perang melawan berita hoax. Sebab berita hoax pengaruhnya luar biasa, bisa menebar unsur kebencian dan memicu perang saudara. Oleh karena itu, perang melawan berita hoax hukumnya fardhu ain,” tegas Bupati Djoko Nugroho.

Dikatakan lebih lanjut, menjelang pilkada di Jawa Tengah, para santri diminta waspada terkait dugaan berita-berita hoax yang tidak bisa dipercaya dan menebar kebencian.

“Kepada para santri, kurangi main HP. Seringkali saya jumpai, diajak bicara, malah sibuk mai HP, itu tidak sopan. Bahkan saya lihat pada upacara ini, ada peserta upacara yang sibuk main HP,” ujar Bupati.

Terkait santri Blora, bupati mengapresiasi bahwa santri Blora hebat. Hal itu terbukti pada Liga Santri, Blora meraih juara.

“Kepada OPD terkait saya minta untuk melakukan pembinaan. Agar prestasi yang diraih terus bisa dipertahankan,” ucap Bupati Djoko Nugroho.

Usai memimpin upacara HSN 2017, Bupati Blora melepas pawai ta’aruf yang diikuti para santri dari madrasah dan pondok pesantren di Kabupaten Blora. Rute pawai ta’aruf start Alun-Alun Blora dan finish Blok T Blora.

Hadir pada acara tersebut antara lain Wakil Bupati Blora Arief Rohman, Pimpinan DPRD Blora, Kepala Kemenag Blora, dan tokoh NU Blora. (Dinkominfo Kab. Blora | tg)

BHABINKAMTIBMAS DIMINTA AWASI PENGGUNAAN DANA DESA

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Poolri yang bertugas di seluruh desa diminta melakukan pengawalan penggunaan Dana Desa (DD) agar tidak terjadi penyelewengan. Pengawalan yang dimaksud adalah dalam bentuk pengawasan pelaksanaan penggunaan DD.

Hal itu disampaikan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam acara Penandatanganan MoU antara Kemendesa, Kemendagri dan Polri tentang pencegahan pengawasan dan penanganan permasalahan DD yang disiarkan langsung melalui video conference (vicon) di Mapolres Blora, Jumat (20/10/2017) kemarin, dengan dihadiri Wakil Bupati H.Arief Rohman M.Si, Wakapolres Kompol Indriyanto Dian Pornomo beserta seluruh jajaran Polres Blora serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Gunadi S.Sos, MM.

“Bhabinkamtibmas harus bisa mencegah agar tidak terjadi penyelewengan penggunaan dana desa. Dorong agar perangkat desa bisa bekerja sesuai alur yang telah ditentukan pemerintah. Upaya hukum bukan tujuan utama, yang utama adalah pembinaan dan pengawasan sebagai bentuk pencegahan. Pasalnya disinyalir masih banyak desa-desa yang belum melaksanakan tahapan penggunaan dana desa sesuai peraturan,” ucap Kapolri.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, BSEE., M.BA mengatakan bahwa besaran DD dari tahun ke tahun sejak 2015 selalu meningkat hingga kini. Sehingga membutuhkan pendampingan dan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyelewengan. Ia meminta bantuan Polri melalui Bhabinkamtibmas untuk turut serta melakukan pengawasan di desa-desa terkait pelaksanaan penggunaan DD.

“Penyerapan dana desa dari 2015 hingga kini terus meningkat dengan hasil pembangunan yang positif di desa-desa. Namun tidak dipungkiri diantara keberhasilan itu masih ada penyelewengan yang ditemukan. Disinilah kami minta peran Bhabinkamtibmas untuk melakukan pengawasan agar perangkat desa dan masyarakatnya dapat berperan aktif menyusun, melaksanakan serta melaporkan penggunaan dana desa dengan benar,” ucap Menteri Eko Putro Sandjojo.

Menurutnya, setiap pemerintahan desa wajib melaksanakan musyawarah desa (musdes) dengan melibatkan masyarakat sebagai wadah untuk menjaring aspirasi dalam menyusun perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanda Desa (APBDes). Dimana dialam APBDes itulah terdapat rincian penggunaan DD di setiap tahunnya.

“Faktanya masih banyak desa yang belum melibatkan masyarakat dalam melaksanakan musdes. Nah disinilah peran Bhabinkamtibmas untuk mengontrol proses penyusunan APBDes melalui musdes sehingga DD benar-benar bisa mengakomodir kebutuhan pembangunan di desa,” lanjutnya.

Ia juga mewajibkan setiap desa memasang baliho besar yang berisi tentang penjabaran APBDes yakni rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Minimal dipasang di Balaidesa agar bisa diketahui masyarakat umum atau di tempat tempat strategis lainnya. Dengan harapan pengawasan penggunaan DD bisa dilakukan secara transparan dengan melibatkan masyarakat umum.

Mewakili Bupati Djoko Nugroho, Wakil Bupati H.Arief Rohman M.Si setelah menyimak vicon Kapolri, Menteri Desa PDT dan Mendagri, mengapresiasi upaya Kemendesa PDT, Kemendagri dan Polri dalam upaya pengawasan dana desa. Ia menyatakan dukungannya agar Bhabinkamtibmas bisa melakukan pengawasan bersama dengan para pendamping desa.

“Ini langkah yang bagus dan harus didukung agar penggunaan dana desa benar benar tepat sasaran. Pemkab Blora melalui Dinas PMD akan ikut meningkatkan upaya pendampingan dana desa. Jika pembangunan di desa berhasil, tidak dipungkiri kesejahteraan akan semakin dekat,” ujarnya. (Dinkominfo Kab.Blora)

8 Kepala Desa Dilantik Bupati Djoko Nugroho

Bupati Djoko Nugroho melantik 8 Kepala Desa (Kades) di Pendopo Rumah Dinas, Kamis (11/10/2017). Ke delapan Kades adalah hasil Pilkades Serentak 29 Juli 2017.  Pelantikan diawali dengan pengambilan sumpah jabatan yang disaksikan oleh jajaran Forkopimda, Ketua Tim Penggerak PKK Kab.Blora, Sekda, Camat dan keluarga Kades yang dilantik.

Satu per satu para Kades yang dilantik dipasangi lencana oleh Bupati Djoko Nugroho dan menerima SK Pelantikan dari Bupati. Masing-masing Kades yang dilantik didampingi istri/suaminya.

Pada kesempatan itu Bupati mengucapkan selamat dan mengajak seluruh Kades yang dilantik untuk siap kerja keras membangun desa. Mereka diminta mempergunakan Dana Desa tidak hanya untuk infrastruktur saja, namun juga pemberdayaan masyarakat guna menekan angka kemiskinan.

“Selamat bekerja untuk rakyat. Mari kita bangun Blora dari desa masing-masing. Perlu diketahui saat ini kemiskinan di Blora sebesar 13 persen atau 113 ribu jiwa masih menempati peringkat ke 21 dari 35 Kabupaten/Kota se Jateng. Dengan demikian kita harus kerja keras dan kompak untuk mengurangi kemiskinan. Gunakan dana desa yang ada untuk program program pengentasan kemiskinan,” tegas Bupati.

Menurut Bupati, 113 ribu warga miskin jika dibagi ke 295 Desa/Kelurahan maka rata-rata setiap Desa/Kelurahan ada warga miskin sebanyak 380 an. Inilah yang seharusnya menjadi sasaran program program penanggulangan kemiskinan.

“Jika kita bisa mengurangi kemiskinan sebesar satu persen saja maka peringkat Blora di Jawa Tengah akan naik ke peringkat 17 atau 18. Ini butuh kerjasama dan kekompakan antara Kades, Camat, Bupati hingga Pemprov,” lanjut Bupati.

Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh seluruh tamu undangan yang hadir dan foto bersama dengan Bupati.

Ke delapan Kades yang dilantik adalah,  Kades Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Sutopo, Kades Bradag Kecamatan Ngawen Sutarmidi, Kades Sumberejo Kecamatan Ngawen Amir, Kades Brabowan Kecamatan Sambong Indarsih, Kades Gaplokan Kecamatan Japah Sudarwati, Kades Krocok Kecamatan Japah Ratman, Kades Jipang Kecamatan Cepu Ngadi dan Kades Gembyungan Kecamatan Randublatung Gufelul Kho Adib.

Di tempat yang sama, Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Setda Kabupaten Blora, Drs. Riyanto Warsito M.Si mengatakan bahwa sejatinya jumlah desa yang melaksanakan Pilkades serentak pada 29 Juli lalu ada 27 desa. Namun sudah ada 19 Kades yang dilantik bersamaan dengan peringatan HUT RI ke 72, 17 Agustus 2017 lalu. Sehingga sisanya 8 Kades baru dilantik hari ini.

“Kedelapan Kades baru dilantik hari ini karena masa jabatan Kades sebelumnya baru berakhir di awal Oktober. Sehingga pelantikan baru dilaksanakan 11 Oktober dan Alhamdulillah berjalan lancar,” ujarnya. (Dinkominfo Kab. Blora)

 

 

Haul Sunan Pojok Blora 2017 Siap Digelar

Peringatan Haul Sunan Pojok Blora (Syech Abdurrohim) tahun 2017 telah siap digelar bersama dengan peresmian bangunan gapura, pendopo joglo dan pagar tembok serta pemasangan pernik pada tiang lampu penerangan di kompleks makam setempat.

Demikian hal itu disampaikan oleh Ketua Peringatan Haul Sunan Pojok Blora (Syech Abdurrohim) tahun 2017, Drs. Suryanto, M.Si.

Meski demikian, kegiatan yang diselenggarakan tak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan berlangsung hari Senin (16/10) sampai dengan Selasa (17/10).

Yaitu, Senin (16/10) pukul 20.00 WIB sampai dengan selesai Khotmil Qur’an Bin Nadlor dan Pembukaan Kelambu Sunan Pojok Blora (Syech Abdurrohim) di makam Sunan Pojok.

Kemudian hari Selasa (16/10) pukul 06.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB Khotmil Qur’an Bil Ghoib di makam Sunan Pojok.

Selanjutnya, pukul 13.00 WIB sampai dengan16.30 WIB Tahlil Umum bersama Forkopimda Blora dilanjutkan Tausyiah oleh KH Abdul Wahid dari Tayu, Kab. Pati, Jawa Tengah.

Sebagai acara inti yaitu Peresmian pembangunan Makan Sunan Pojok Blora oleh Bupati Blora Djoko Nugroho dianjutkan Pengajian Umu oleh KH Agus Ali Masyhuri dari Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaksanaan mulai pukul di kompleks makam Sunan Pojok.

“Ini mungkin menjadi pembeda dari tahun sebelumnya, dan saya katakan istimewa. Tahun sebelumnya dilaksanakan di halaman masjid Baitunnur Blora,” ujar Suryanto.

Ia menjelaskan, sampai saat ini sudah banyak beberapa pengunjung yang sudah mendaftarkan untuk mengikuti kegiatan.

“Untuk pedagang, akan dialihkan tempatnya dari tahun sebelumnya,” kata Suryanto.

Sunan Pojok adalah seorang tokoh besar dan pejabat tinggi Kerajaan Mataram Islam yang mempunyai jasa besar untuk Blora. Sunan Pojok yang mempunyai nama kecil Abdurrohim merupakan pejabat tinggi di bidang militer Kerajaan Mataram Islam yang saat itu dipimpin Sultan Agung Hanyokrokusumo yang merupakan raja ketiga Mataram Islam sekitar tahun 1613 – 1645.
Nama gelar Sunan Pojok diantaranya adalah Pangeran Pojok, Pangeran Surobahu, Pangeran Surabaya, Pangeran Sedah, Syekh Amirullah Abdurrohim serta wali Pojok Blora. Ada juga yang menyebutnya Mbah Benun.

Sebagai panglima perang, Sunan Pojok ditugaskan oleh raja Mataram, Sultan Agung Hanyokrokusumo untuk perang melawan VOC di Batavia. Sunan Pojok bersama pasukannya berhasil menang pada tanggal 26 November 1626. Kemenangan itu adalah satu-satunya melawan VOC yang dimenangkan pasukan Mataram.

Dalam buku Babad Ngeksi Gondo dan Babad Mentawis menceritakan bahwa Sultan Agung Hanyokrokusumo pernah mengirim panglima perang bernama Surobahu ke Tuban yang saat itu sedang dilanda pemberontakan. Sangat diyakini Sunan Pojok lah yang saat itu dikirim. Dengan memimpin banyak pasukan, Sunan Pojok berhasil memadamkan pemberontakan itu. Namun saat akan kembali ke istana di Yogyakarta, Sunan Pojok jatuh sakit sehingga memutuskan untuk singgah di Blora.

Sunan Pojok yang menderita sakit dan kelelahan akhirnya meninggal. Semula Sunan Pojok dimakamkan di Dusun Pojok, Desa Buluroto Kecamatan Banjarejo Blora. Kemudian makam beliau dipindahkan puteranya yakni RM.Sumodito yang diangkat sebagai Bupati Blora pertama kali oleh Sultan Hanyokrokusumo, dan makam nya dipindah ke Makam Gedong Blora yang saat ini berada di selatan Alun-alun.

Selama hidupnya, Sunan Pojok mengabdikan dirinya kepada pemerintah Kerajaan Mataram. Sunan Pojok juga terkenal welas asih, selain sebagai panglima perang, selama di Blora beliau menyebarkan agama islam dengan ketulusan dan kasih sayang. Oleh karena itu Sunan Pojok sangat dikenal masyarakat saat itu. Berbagai jabatan pernah diembannya, mulai penglima perang, adipati dan lainnya. Namun semua jabatan itu dilepasnya karena Sunan Pojok lebih memilih menjadi seorang pendakwah dan penyebar agama.

Makam Sunan Pojok berada di selatan Masjid Agung Baitunnur Blora atau di sebelah selatan Alun-alun Blora. Sunan Pojok juga yang mendirikan Masjid Agung Baitunnur di barat Alun-alun. Makam Sunan Pojok berada di kawasan yang asri, di komplek makam tersebut juga ada makam para prajurit perang yang setia mengabdi kepada Sunan Pojok. (Dinkominfo Kab. Blora).

 

 

PERINGATAN HARI STATISTIK NASIONAL th 2017 TINGKAT KABUPATEN BLORA

Peringatan Hari Statistik Nasional tingkat Kabupaten Blora tahun 2017 dilaksanakan hari ini selasa ( 26/9/17) bertempat di Halaman kantor Bupati Blora.Sebagai inspektur upacara Bupati Blora Djoko Nugroho upacara yang diikuti  FORKOMINDA kabupaten Blora, Organisasi Perangkat daerah, kantor Statistik dan para petugas lapangan sensus, pelajar.Dalam peringatan kali mengambil tema “ kerja bersama dengan data “.

Dalam sambutannya Bupati Blora membacakan pidato Kepada Pusat statistic Dr. Suhariyanto  peringatan hari statistic pada tahun 2017 bukan peringatan ulang tahun badan  pusat statistic namun dasar peringatan adalah undang-undang  no 36 tahun 1960 jadi pelaksanaan sensus penduduk dan Ekonomi adalah berlaku kepada seluruh rakyat Indonesia, sensus adalah data awal untuk mengetahui kondisi riil masyarakat Indonesia guna mengambil data untuk pembangunan Indonesia.untuk itu semua petugas sensus harus independen guna mendapatkan yang valid.

Selesai upacara Bupati Blora didampingi Kepala Statistik kabupaten Blora Drs. Heru Prasetyo menyerahkan satya lencana kepada pegawai statistik kabupaten Blora yang telah mengabdi sebagai pegawai selama lebih 20 th.acara diakhiri pelepasan balon menandai peringatan hari statistic 2017 ( Dinkominfo Kab Blora)

SOSIALISASI MENARA TELEKOMUNIKASI KECAMATAN BLORA

Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Blora menggelar acara sosialisasi tentang menara telekomunikasi se Kecamatan Blora. Acara dibuka langsung oleh Kepala Dinkominfo Kab. Blora Drs. Sugiyono, M.Si di ruang petemuan Wisma Pratama Blora, Kamis (7/9/2017).

Sebelumnya diawali dengan laporan panitia penyelenggara, yakni Bidang Statistik Persandian dan Telekomunikasi (SPT) Dinkomnfo Kab. Blora.

Kepala Bidang SPT Ignatius Ary Soesanto, dalam laporannya mengemukakan bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi di Kabupaten Blora sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunkasi, menimbulkan berbagai dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat.

“Guna menjamin kenyamnan dan keselamatan masyarakat, dipandang perlu melakukan sosialisasi tentang keberadaan menara telekomunikasi kepada masyarakat melalui tokoh masyarakat, Ketua RT, Ketua RW serta pimpinan pemerintahan Desa/Kelurahan,” ujar Kepala Bidang SPT Ignatius Ary Soesanto.

Tujuan pelaksanan sosialisasi, kata Ary Soesanto, yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai arti pentingnya keberadaan menara telekomunikasi dalam memenuhi kebutuhan penggunaan fasilitas komunikasi.

Kemudian, mengurangi konflik di masyarakat yan terkadang timbul sebagai akibat didirikannnya menara telekomunikasi. Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dan dukungannya terhadap pembangunan di bidang telekomunikasi demi kemajuan daerah.

Selanjutnya, menyebarluaskan informasi tentang perkembangan kegiatan telekomunikasi kepada masyarakat melalui tokoh masyarakat, Ketua RT/RW dan pimpinan pemerintahan Desa/Kelurahan.

“Peserta terdiri pemilik lahan yang disewa, Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa, Kepala Kelurahan yang wilayahnya menjadi lokasi berdirinya Menara Telekomunikasi dan dinas/instansi terkait,” jelasnya.

Sedangkan narasumber, yaitu Kasat Binmas Polres Blora AKP Soemedi, Teguh Prihatin konsultan dari PT Delta Pratama Surabaya dan unsur OPD terkait yang tergabung dalam Tim Pembina, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (TP3MT) Kabupaten Blora.

Di tempat yang sama Kepala Dinkominfo Kab Blora Sugiyono dalam pengantarnya antara lain mengemukakan, informasi butuh sarana jaringan dengan dmikian usaha menara jaringan termasuk salah satu usaha yang diminati dan sekarang berkembang dengan baik.

“Di Kabupaten Blora sdah ada 142 tower. Pada tahun 2016 ada 130 tower, berarti sudah ada perkembangan 12 tower pada tahun 2017 ini. Pemiliknya ada 11 orang sehingga mereka rata-rata memiliki 14 menara tower,” kata Kepala Dinkominfo Sugiyono.

Sebelum tahun 2016 menara tower ini mampu memberikan kontribusi untuk APBD Blora rata-rata per tahun Rp750 juta. Tetapi dengan perkembangan peraturan yang baru maka perda harus dirubah dan sampai sekarang belum selesai sehingga berdampak pada PAD.

“Diharapkan bisa selesai dan berjalan sebagaimana tahun sebelumnya,” jelasnya.

Masih menurut Kadinkominfo Blora Sugiyono, berkaitan menara tower saat ini sangat dibutuhkan untuk kecepatan informasi dan komunikasi tidak hanya pemerintah saja tetapi juga lapisan masyarakat.

“Oleh karena itu, karena menara tower ini sangat strategis, maka melalui sosialisasi ini Bapak dan Ibu bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih luas tentang menara tower dan saling sharing pengetahuan, sehingga kami harapkan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin,” pungkasnya. (Dinkominfo Kab. Blora/tg).